Profil PKS Kota Malang

PKS melayani Rakyat

Sejarah dan Profil PKS Kota Malang tidak terlepas dari sejarah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara Nasional, dimana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan pelanjut perjuangan Partai Keadilan (PK) yang dalam pemilu 1999 lalu meraih 1,4 juta suara (7 kursi DPR, 26 kursi DPRD Propinsi dan 163 kursi DPRD Kota/Kabupaten).

PKS meyakini bahwa jawaban untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik di masa depan adalah dengan mempersiapkan kader-kader yang berkualitas secara moral, intelektual, dan profesional. Karena itulah PKS sangat peduli dengan kemajuan perbaikan-perbaikan ke arah terwujudnya Indonesia menuju keadilan dan sejahtera.

Untuk mengetahui sekilas sejarah PKS, kami paparkan beberapa sumber secara singkat di bawah ini:

Sumber 1: Sejarah Partai Keadilan Sejahtera

Tahun 1998
20 Juli 1998 Partai Keadilan (PK) didirikan di Jakarta. Hal tersebut dinyatakan dalam konferensi pers di Aula Masjid Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta.
9 Agustus 1998 Deklarasi PK di lapangan Masjid Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta, dihadiri oleh 50.000 massa.
19 September 1998 PK menolak pemberlakuan asas tunggal dalam kehidupan berorganisasi. Hal itu dinyatakan Presiden PK Dr Ir Nurmahmudi Isma’il dalam pidato politik peresmian DPW PK DIY.
3-6 Desember 1998 Musyawarah Kerja Nasional I digelar di Kampung Wisata Insan Krida (KWIK), Parung, Bogor, dan ditutup di hotel Cempaka, Jakarta setelah sebelumnya melakukan konvoi kendaraan dari Bogor-Jakarta.
Tahun 1999
19 Februari 1999 KH Didien Hafidhudin ditetapkan sebagai Calon Presiden RI dari Partai Keadilan.
30 Mei 1999 Delapan partai politik berasaskan Islam menyatakan bersatu dan menyepakati penggabungan sisa suara (stembus accord) hasil Pemilu 1999. Ke delapan partai itu adalah PPP, Partai Keadilan, Partai Kebangkitan Ummat,  Partai Ummat Islam, PPII Masyumi. PNU. PBB. dan PSII 1905.
3 Juni 1999 Ribuan kader dan simpatisan Partai Keadilan memenuhi janji mereka untuk “memutihkan” Ibukota serta berkumpul di Bundaran HI menandai berakhirnya kampanye partai tersebut di Jakarta.
2 Agustus 1999 Partai Keadilan (PK) menandatangani hasil penghitungan suara pemilu dengan catatan pemilu relatif luber dan tidak jujur dan adil (jurdil). Keputusan ini diambil PK dengan pertimbangan adanya reaksi positip berupa pengakuan dari panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) bahwa Pemilu 1999 yang baru lalu masih jauh dari jurdil. Penandatanganan hasil pemilu dilakukan di kantor KPU, Senin sore (2/8).
20 Oktober 1999 PK menerima tawaran kursi kementerian Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) dalam kabinet pemerintahan KH Abdurrahman Wahid.
21 Oktober 1999 PK menunjuk Dr Ir Nurmahmudi Isma’il MSc sebagai calon menteri yang diajukan karena memiliki kapasitas, kapabilitas dan akseptabilitas.
Tahun 2000
16 April 2000 Dr Ir Nurmahmudi Isma’il mengundurkan diri dari jabatan Presiden Partai dan selanjutnya akan berkonsentrasi di kementerian Kehutanan dan Perkebunan.
18-21 Mei 2000 PK menggelar Musyawarah Nasional I di hotel Bumiwiyata, Depok.
21 Mei 2000 Dr Hidayat Nurwahid, MA terpilih sebagai Presiden kedua Partai Keadilan menggantikan Dr. Ir. Nurmahmudi Isma’il dalam Musyawarah Nasional I PK di hotel Bumiwiyata, Depok.
3 Agustus 2000 Delapan partai Islam (PPP, PBB, PK, Masyumi, PKU, PNU, PUI, PSII 1905) menggelar acara Sarasehan dan Silaturahim Partai-partai Islam di masjid Al Azhar dan meminta Piagam Jakarta masuk dalam Amandemen UUD 1945.
12 Oktober 2000 DPP Partai Keadilan (PK) menemui Wakil Ketua DPR Ri Soetardjo Soerjogoeritno di gedung DPR RI dan meminta delegasi IPU DPR RI untuk mengusahakan resolusi yang di dalamnya tidak hanya mengecam keras Israel, tapi sekaligus mengeluarkan Israel dari keanggotaan IPU.
13 Oktober 2000 Puluhan ribu massa Partai Keadilan (PK) yang berunjuk rasa di halaman Gedung DPR. Di bawah tangga gedung paripurna DPR aktivis PK membakar bendera Israel. PK meminta agar RI konsisten dengan sikap menyesalkan, menolak dan mengecam Israel menyusul penyerangan ke Palestina.
9 November 2000 Partai Keadilan menggelar acara Gelar Sambut Ramadhan. Masyarakat dan pemimpin bangsa diingatkan untuk menjaga kesucian bulan Ramadhan. Ribuan massa Partai Keadilan (PK) dari Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi menghadiri acara Gelar Sambut Ramadhan. Tablik akbar ini diselenggarakan di Bumi Perkemahan Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Ahad (19/11) pagi.
Tahun 2001
20 Januari 2001 PK menggelar Silaturahim dan Halal Bihalal di Silang Monas, Jakarta. Dalam orasinya Presiden PK Hidayat Nur Wahid menyatakan PK berlepas diri dari segala efek negatif pola dan produk kepemimpinan kontroversial kontraproduktif yang dilakukan Presiden Abdurrahman Wahid.
2 Maret 2001 DPP PK mengadakan bakti sosial di propinsi Banten yang terkena musibah banjir dan tanah longsor.
8 Oktober 2001 Lebih dari 150 anggota legislatif dari Partai Keadilan (PK) dari seluruh Indonesia, Senin (8/10) mendatangi Kedubes Amerika Serikat di Jalan Merdeka Barat dan bergabung dengan massa yang sudah lebih dulu melakukan aksi menentang terorisme AS.
19 Oktober 2001 PK gelar demo besar menentang agresi militer AS ke Afghanistan. Aksi besar ini diikuti 40.000 orang dan mendapat pujian dari berbagai pihak karena berlangsung damai dan tertib. Dalam aksi itu dibentuk Komite Indonesia untuk Solidaritas Afghanistan (KISA) yang diketuai oleh Dr Salim Segaf Al Djufri.
Tahun 2002
7 April 2002 PK gelar aksi keadilan untuk Palestina menentang aksi terorisme Israel atas bangsa Palestina di Silang Monas, Jakarta. PK juga membentuk Komite Keadilan untuk Pembebasan Al Aqsha (KKPA) yang diketuai oleh Dr Ahzami Zami’un Jazuli.
25 Mei 2002 PK gelar acara Gerak Jalan Keluarga (GJK) menyambut Maulid Nabi 1423 H dari Silang Monas – MH Thamrin – Bundaran HI – Silang Monas.
8 Juni 2002 15 pimpinan parpol yang tidak memenuhi ketentuan electoral threshold dua persen berdasar Undang-Undang (UU) Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 sepakat menandatangani dokumen bersama di Hotel Sahid, Jakarta, untuk menolak pemberlakuan ketentuan tersebut. Mereka juga menuntut agar semua parpol peserta Pemilu 1999 diikutkan lagi dalam Pemilu 2004 walaupun ada parpol yang sama sekali tidak mempunyai perolehan kursi di DPR/DPRD. Partai yang terlibat pada pertemuan yang diprakarsai Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), yaitu Partai Keadilan (PK), Partai Demokrasi Kasih Bangsa, Partai Nahdlatul Umat, Partai Demokrasi Indonesia, Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia, Partai Katolik Demokrat, Partai Daulat Rakyat, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Partai Persatuan, Partai Syarekat Islam Indonesia, Partai Nasional Indonesia Massa Marhaen, Partai Nasional Indonesia Front Marhaenis, Partai Politik Islam Indonesia Masyumi, dan Partai Kebangkitan Umat.
Tahun 2003
9 Februari 2003 Ratusan ribu massa PK berunjuk rasa menolak serangan AS ke Irak di sepanjang Jl. MH Thamrin hingga kedubes AS.
20 Maret 2003 Sekali lagi, PK bersama PKS menggelar aksi damai menentang serangan AS ke Irak di sepanjang Jl. MH Thamrin hingga kedubes AS. Aksi diikuti oleh 30.000 massa.
30 Maret 2003 PKS bersama Komite Indonesia untuk Solidaritas Rakyat Irak (KISRA) serta seluruh elemen masyarakat menggelar aksi ‘Sejuta Umat’ dari Bunderan HI hingga kedubes AS, Jakarta. Aksi ini merupakan aksi terbesar sepanjang massa dan mampu mengusik para pemimpin dunia.
17 April 2003 Musyawarah Majelis Syuro XIII Partai Keadilan yang berlangsung di Wisma Haji Jawa Barat, Bekasi, merekomendasikan PK untuk bergabung dengan PKS.
20 April 2003 Deklarasi DPP PKS di Silang Monas, Jakarta, yang dihadiri oleh 40.000 massa.
26 Mei 2003 PK dan PKS mendeklarasikan Crisis Centre untuk Rakyat Aceh (CCRA) di halaman Masjid Agung Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. CCRA dimaksudkan untuk membantu rakyat Aceh yang tengah dilanda konflik berkepanjangan.
4 Juni 2003 DPP PKS dinyatakan lulus verifikasi oleh Depkehham. Verifikasi dilakukan di kantor sekretariat Jl. Mampang Prapatan VIII No. R-2, Jakarta.
5 Juni 2003 PK selenggarakan acara ‘Silaturahim Nasional Anggota Legislatif Partai Keadilan’ di Wisma DPR, Cikupa, Cisarua, Bogor, yang diikuti oleh 180 anggota dewan dari seluruh Indonesia.
8 Juni 2003 PKS gelar ‘Dzikir dan Doa untuk Rakyat Aceh’ di halaman Masjid Agung Al Azhar, Jl. Pattimura, Kebayoran Baru, Jakarta, diikuti oleh ribuan massa.
10 Juni 2003 PK bersama PKS melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung MPR/DPR Jl. Gatot Subroto, Jakarta, untuk mendukung disahkannya RUU Sisdiknas oleh DPR RI.
2 Juli 2003 Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) telah menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Kehakiman dan HAM (Depkehham) di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat Propinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat Kabupaten/Kota). Ini berarti PK Sejahtera telah melengkapi 100% persyaratan verifikasi Depkehham.
3 Juli 2003 PK bergabung dengan PKS yang dilakukan di kantor pengacara Tri Sulistyowarni di Pamulang, Tangerang. Dengan penggabungan ini, seluruh hak milik PK menjadi milik PKS, termasuk anggota dewan dan para kadernya.
20 Juli 2003 Musyawarah Majelis Syuro I PKS yang berlangsung di Ruang Binasentra, Kompleks Bidakara, Jakarta, menetapkan delapan kriteria Calon Presiden (Capres) RI versi PKS. Selain itu dicanangkan juga mekanisme pemilihan capres melalui Jaring Capres Emas.
22 Juli 2003 Ribuan massa PKS melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog), Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. PKS menolak kebijakan Bulog seperti beras impor dan dana talangan Sukhoi yang dinilai menyengsarakan ribuan petani.
8 Agustus 2003 DPP PKS mencanangkan program Safari ‘Aam Intikhobi (Tahun Pemenangan Pemilu), yaitu program safari tokoh-tokoh partai ke berbagai daerah untuk mensosialisasikan dan mensukseskan pemilu 2004. Acara berlangsung di Aula Masjid Baitussalam, Duren Tiga, Jakarta.

 

sumber 2: liputan6 

Profil PKS Kota Malang

Pada Tanggal 20 April 2003, dideklarasikan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pimpinan Al-Muzamil Yusuf yang akan menjadi peserta Pemilihan Umum 2004 Deklarasi ini sebagai peleburan PK ke dalam partai PKS setelah tidak dapat memenuhi electoral threshold atau ketentuan batas minimum perolehan suara pada Pemilu 1999.

 

Sumber 3: wikipedia

Dengan bergantinya PK menjadi PKS, partai ini kembali bertanding di pemilihan umum legislatif Indonesia 2004. PKS meraih total 8,325,020 suara, sekitar 7.34% dari total perolehan suara nasional. PKS berhak mendudukkan 45 wakilnya di DPR dan menduduki peringkat keenam partai dengan suara terbanyak, setelah Partai Demokrat. Presiden partai, Hidayat Nur Wahid, terpilih sebagai ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan 326 suara. Hidayat menyerahkan jabatan presiden kepada Tifatul Sembiring, juga seorang mantan aktivis kampus dan pendiri PKS.

 

Perolehan Suara PKS:
Profil PKS Kota Malang

 

Daftar Pengurus PKS

Berikut ini adalah susunan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai Keadilan Sejahtera masa khidmat 2020–2025 hasil Musyawarah Nasional ke-V PKS:

Ketua Majelis Syura Partai : Dr Salim Segaf Aljufri
Wakil Ketua Majelis Syura : Dr Hidayat Nur Wahid
Wakil Ketua Majelis Syura : Mohamad Sohibul Iman, Ph.D.
Wakil Ketua Majelis Syura : Ahmad Heryawan, Lc., M.Si
Wakil Ketua Majelis Syura : Suharna Surapranata, MT
Sekretaris Majelis Syura : Ir. Untung Wahono, M.Si
Ketua Majelis Pertimbangan Pusat : Dr. Ir. H Suswono, MMA
Ketua Dewan Syariat Pusat : Dr KH Surahman Hidayat

Presiden : H. Ahmad Syaikhu
Sekretaris Jenderal : Habib Aboe Bakar Alhabsyi, SE
Wakil Sekretaris Jenderal Organisasi,Kinerja, Administrasi dan Sistem Informasi Pusat Data : Muhammad Arfian, MBA
Wakil Sekretaris Jenderal Personalia dan Kerumahtanggaan : Ayon Prasetyawan, M.Sc
Wakil Sekretaris Jenderal Hukum dan Advokasi : Zainudin Paru, S.H., M.H.
Wakil Sekretaris Jenderal Program dan Isu Strategis : IIE Sumirat Sundana
Wakil Sekretaris Jenderal Hubungan Antar Lembaga : Dr. Moh. Rozaq Asyhari, SH, MH
Wakil Sekretaris Jenderal Protokoler dan Pengamanan Pimpinan : Sugeng Susilo
Wakil Sekretaris Jenderal Perencanaan dan Kajian : Haryo Setyoko, MPA
Wakil Sekretaris Jenderal Arsip dan Sejarah : T. Farida Rachmayanti, SE, M.Si
Wakil Sekretaris Jenderal Komunikasi Publik : Ahmad Fathul Bari, S.Hum., M.S.M.
Bendahara : Mahfudz Abdurrahman, S.Sos
Wakil Bendahara Umum. : Deni Triesnahadi
Wakil Bendahara Umum. : Hero E.A. Putra, ST, M.Comm
Wakil Bendahara Umum. : Unggul Wibawa, Ak

Ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri : Sukamta, Ph.D.
Ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan : H. Buchori, M.A
Ketua Badan Pembinaan Kepemimpinan Daerah : Dr. Zulkieflimansyah
Ketua Bidang Pembinaan Kader : Drs. H. Muhammad Said, M.Hum
Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Desa : Syahrul Aidi Mazaat
Ketua Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi dan Kader : Rofik Hananto
Ketua Bidang Kepemudaan : dr. Gamal, M.Biomed
Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga : Dr. Kurniasih Mufidayati
Ketua Bidang Hubungan Masyarakat : Ahmad Mabruri Mei Akbari
Ketua Bidang Seni dan Budaya : Ecky Awal Mucharam
Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan : Dr. Al Muzammil Yusuf, M.Si.
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada : Ir. Sigit Sosiantomo
Ketua Bidang Kesejahteraan Sosial : Dr. Hj. Netty Prasetiyani, M.Si
Ketua Bidang Pembangunan Keumatan dan Dakwah : Dr.H. Ali Akhmadi, M.A
Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan : Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag, M.Si
Ketua Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Hidup: Mardani
Ketua Bidang Ketenagakerjaan : M. Martri Agoeng
Ketua Bidang Tani dan Nelayan : Riyono, S.Kel
Ketua Bidang Kepanduan : H. Yoyok Switohandoyo, ST
Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) : H. Hendry Munief, MBA
Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) : Ir. H. Ahmad Junaidi Auly, MM
Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Banten, Jakarta dan Jawa Barat (Banjabar) : drh. H. Achmad Ru’yat, M.Si
Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Jawa tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta (Jatijaya) : Dr. Abdul Fikri Faqih, M.M.
Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Balinusra) : H. Johan Rosihan, ST
Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Kalimantan : H. Alifudin, S.E. , M.M.
Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Sulawesi : H. Suryadarma, Lc
Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Indonesia Timur (Intim) : Dr.H. Muhammad Kasuba, M.A

Ketua Komisi Konstitusi dan Legislasi : T.B. Soemandjaja Rukmandis
Ketua Komisi Organisasi dan Wilayah : Dr. Hermanto,, SE, M.Si
Ketua Komisi Kebijakan Publik : Memed Sosiawan, ME
Ketua Komisi Kajian Strategis : Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, M.Si
Ketua Komisi Ideologi : Drs. Musoli
Ketua Komisi Ketahanan Keluarga : Dra. Wirianingsih, M.Si
Ketua Komisi Penegakan Disiplin Syari, Organisasi, dan Etik : H. Abdul Muiz Saadih, MA
Ketua Komisi Kajian dan Bayan : H. Abdullah Haidir, Lc
Ketua Komisi Bina Keluarga Sakinah : Dr. KH. Muslih Abdul Karim, MA
Ketua Komisi Bina Struktur dan SDM : H. Iman Santoso, Lc, MEI
Ketua Komisi Keumatan : H. Zufar Bawazir, Lc

Ketua Fraksi MPR RI : Ir Tifatul Sembiring
Ketua Fraksi DPR RI : Dr Jazuli Juwaini, Lc, MM.

 

Profil PKS Kota Malang

Profil PKS Kota Malang

adapun daftar pengurus PKS Kota Malang adalah sebagai berikut:

Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) PKS Kota Malang Masa Bakti 2020 – 2025

Majelis Pertimbangan Daerah (MPD)

Ketua : M. Saiful Ali Fatah, STP
Sekretaris : Nurul Arba’ati, S.Pt. MAP

Dewan Pengurus Daerah (DPD)

Ketua Umum : Ernanto Djoko Purnomo
Sekretaris Umum : Trio Agus Purwono, STP
Bendahara Umum : Mirza Ahmad Purnomo, SP
Ketua Bidang Pembinaan Kader : Alwi Hidayat, ST

Dewan Etik Daerah (DED)

Ketua : Hendar Weje
Sekretaris : Ahmad Taufik

 

PKS Kota Malang berkantor:

Perum, Pesona Sigura-gura Jl. Joyosuko Timur No.Kav 12, Dinoyo, Lowokwaru, Malang City, East Java 65144

Keperungurusan PKS kota Malang sudah terbentuk hingga tingkat Kecamatan atau DPC terdiri atas 5 kecamatan di kota Malang:

Kepengurusan tingkat DPC Kecamatan PKS Kota Malang juga telah di dukung hingga tingkat kelurahan dan RW.

Pada pemilu 2019 Partai Keadilan Sejahtera (PKS Kota Malang) mendapatkan 6 kursi Anggota Legislatif (Aleg PKS)

Akhdiyat Syabril Ulum salah satu Aleg PKS Kota Malang dari dapil 3 / Kecamatan Kedungkandang.  Kenali lebih jauh tentang Haji Ulum yang aktif dengan program giveaway.